aseptia

Memento Mori — Ingat, Kau Pasti Mati

Potensi Konflik dalam Penataan Pesisir dan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia

neo-nusantara-map

Latar Belakang

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia memiliki wilayah laut dan pesisir yang sangat luas. Saking luasnya daerah pesisir dan laut Indonesia tersebut, konon satu-satunya Negara yang menyebut dirinya “tanah air” dan memiliki status sebagai sebuah “benua maritim” adalah Indonesia. Dahulu kala diawal berdirinya republik ini bahkan presiden pertama kita, Ir. Soekarno berpesan, ada dua hal yang patut dikelola dengan baik agar Indonesia berkembang seperti seharusnya yaitu dirgantara dan maritime di Indonesia.

Namun, sebuah ironi besar yang terjadi adalah Negara yang mengklaim dirinya sebagai tanah air ini  belum pernah terkelola sebagaimana hakikatnya sebagai Negara maritime. Potensi kelautan bangsa ini masih terkelola secara parsial. Padahal di abad ke-21 ini, Amerika Serikat telah membuat suatu pola baru terhadap militernya yang sekarang tidak cuma berkutat pada masalah perang melulu namun juga merambah ke masalah informasi teknologi dan penguasaan laut (sea control). Ironisnya, satu-satunya Negara di dunia yang siap terhadap rencana U.S.A tersebut hanyalah China, sementara  kita yang notabene adalah Negara kepulauan terluas di dunia masih saja tertinggal jauh.

Ketertinggalan kita dalam pengelolaan laut dan pesisir kita ini meninggalkan potensi konflik baik secara lokal maupun dalam kehidupan aberbangsa dan bernegara. Dalam sejarahnya, perencanaan tentang kelautan di Indonesia pertama kali diresmikan lewat Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957), yang isinya sebagai berikut :

  1. Bahwa Indonesia menyatakan sendiri sebagai Negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri
  2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan suatu kesatuan
  3. Ketentuan ordonasi 1939 tentang ordonasi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia

Deklarasi Djuanda tersebut mengandung tujuan sebagai berikut :

  1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
  2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas Negara Kepulauan.
  3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Deklarasi Djuanda ini kemudian dituangkan dalam UU No 4/Prp./1960 tentang Perairan, yang menyatakan bahwa Teritorriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 diganti dengan Wawasaan Nusantara atau Archipelago Principle. Paham ini diperjuangkan dalam berbagai konferensi laut internasional antara lain dalam Konferensi Jenewa tahun 1977. Konferensi ini berhasil menyusun konsep satu paket persetujuan umum, yang dikenal sebagai Informal Compesite Negotiating Text (ICNT). Walau bukan persetujuan resmi, namun ICNT menjadi referensi penting dalam perundingan-perundingan selanjutnya mengenai hukum laut. Dalam konferensi itu, telah diakui prinsip wilayah laut territorial yang lebarnya 12 mil ditambah 188 mil Zona Ekonomi, sehingga seluruhnya berjumlah 200 mil dihitung dari garis dasar laut negara bersangkutan. Kemudian pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Namun, pengelolaan laut dan pesisir di Indonesia baru mendapatkan perhatian lagi pada era K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada masa ini barulah dibentuk suatu badan khusus untuk mengelola sumber daya laut Indonesia yaitu lewat Departemen Kelautan dan Perikanan dan munculnya Menteri Kelautan dan Perikanan. Selama masa orde baru, kiblat pembangungan yang ada di Indonesia ada di darat. Padahal potensi terbesar bangsa ini ada di laut dan pantainya.

Batasan dan Definisi Wilayah Pesisir

Sehubungan dengan luasnya wilayah pesisir dan laut , sekitar lebih dari 2/3 dari total wilayah teresterial Indonesia, serta kenyataan bahwa sumber daya alam di dara semakin menipis, maka sumber daya pesisir dan laut akan menjadi sumber pertumbuhan baru dan tumpuan harapan bagi pembangunan di Indonesia di abad ke-21. Sejak zaman Sriwijaya sampai sekarang, wilayah pesisir merupakan pusat berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan wilayah ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan beragam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Selain itu, wilayah ini juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi seperit transportasi dan kepelabuhanan, industri, pemukiman dan pariwisata.

Untuk dapat mengelola pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir yang berkelanjutan, tentunya kita perlua mendefinisikan ruang-ruang yang ada dengan jelas. Sampai sekarang, belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun, ada kesepakatan umum di dunia yang menyatakan bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara darat dan laut. Jika ditinjau dari garis pantai (coastline), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas sejajar garis pantai (longshore) dan batas yang tegak lurus garis pantai (cross shore). Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas wilayah yang tegak lurus daerah pantai relative mudah, misal : batas wilayah pesisir DKI Jakarta adalah antara Sungai Dadap di sebelah barat dan Tanjung Karawang di daerah timur.  Akan tetapi, penetapan batas-batas pantai yang sejajar garis pantai sejauh ini belum ada kesepakatan. Batas wilayah pesisir antar Negara bisa saja berbeda. Hal ini dapat disebabkan karakterisitk lingkungan , sumber daya dan sistem pemerintahan yang berbeda. Hal ini dapat menjadi potensi konflik yang akan lebih dijelaskan di bagian selanjutnya.

Selain batas kea rah laut, batas ke arah darat juga perlu didefinisikan. Batas wilayah darat dari suatu wilayah pesisir dapat didefinisikan berdasarkan dua pendekatan, yaitu batas untuk wilayah perencanaan (planning zone) dan batas untuk wilayah pengaturan (regulation zone) atau batas untuk pengelolaan keseharian (day to day management zone).  Wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daratan (hulu) apabila terdapat kegiatan manusia yang dapat menimbulkan dampak nyata terhadap lingkungan dan sumber daya pesisir. Oleh karena itu, batas wilayah pesisir ke daerah darat (hulu) dapat jadi sangat jauh. Semisal, wilah perencanaan Teluk Jakarta bisa ditarik sampai ke wilayah DAS di bogor. Jika suatu program menerapkan batasan wilaya perencanaan dan pengaturan, maka wilayah perencanaan selalu lebih luas dibandingkan wilayah pengaturan. Dalam pengelolaan wilayah sehari-hari, pemerintah (pihak pengelola) memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak izin kegiatan pembagunan. Sementara itu, kewenangan semacam ini berada di luar batas wilayah pengaturan (regulation zone) sehngga menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pengelolaan wilayah pesisir dalam regulation zone dengan  instansi yang mengelola di daerah hulu ataupun laut lepas.

Sementara menurut kesepakatan internasional, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena percikan air laut atau pasang surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (continental shelf). Di Indonesia sendiri, dalam rapat kerja nasional MREP (Marine Resource Evaluation and Planning) disepakati bahwa batas wilayah ke arah laut untuk keperluan proyek ini sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI). Batas ke arah darat mencakup batas administrative seluruh desa pantai yang termasuk ke dalam wilayah pesisir MREP/

Dari penjelasan di atas, akan lebih baik jika kita mendefinisikan batas-batas wilayah pesisir bukan berdasarkan suatu aturan yang rigid. Akan lebih baik apabila batasan-batasan tersebut didefinisikan dari faktor-faktor  yang mempengaruhi pembangunan dan pengelolaan ekosistem wilayah laut dan pesisir beserta segenap sumber daya yang ada di dalamnya, serta tujuan dari pengelolaannya itu sendiri.  Batas wilayah laut seperti ini juga dianut oleh US Coasal Management Act sejak tahun 1976.  Sebagai contoh: jika tujuan pengelolaan laut dan pesisr adalah untuk mengendalikan erosi pantai maka batas ke arah darat cukuplah hanya samapi ke daerah pantai yang terkena abrasi dan batas ke arahlaut adalah ke daerah yang kira-kira terkena efek dari erosi tersebut. Namun, di Indonesia pengelolaan dan pendefinisian ruang laut dan pesisir ini masih belum komprehensif dan terkelola secara strategic. Hal ini juga menimbulkan potensi konflik yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya.

Potensi Konflik di Masa Depan

Pada kenyataannya, hingga saat ini Indonesia belum memosisikan dirinya sebagai Negara kepulauan yang pembangunannya berorientasi kepada laut. Pada bagian di atas telah dijelaskan betapa parsial dan tidak jelasnya pengelolaan kita terhadap laut. Aspek kelautan, seharusnya menjadi modal utama perencanaan kita terhadap bangsa ini.  Kita harus dapat memahami “modal dasar” kita sebagai bangsa agar dapat menentukan posisi yang pas dalam hubungan dengan bangsa lainnya. Kita harus dapat mendefinisikan secara tepat geostrategic, geopolitik dan ikutannya geoekonomi yang akan diproyeksikan kedalam kehidupan berbangsa-bangsa tersebut.

Makna strategis Indonesia sebagai Negara maritime  akan menjadi rujukan bagi munculnya cara pandang  geostrategic yang berkembang. Selanjutnya geostrategi tersebut akan diperinci menjadi garis besar geopolitik dan geoekonomi. Dengan demikian posisi unik Indonesia dalam hubungan internasional akan diperinci lebih jauh dan dapat menjadi rujukan pengimplementasian geostragi, geopolitik dan geoekonomi di Indonesia.

Harusnya, focus pembangunan Indonesia yang berkiblat pada pesisir dan lautnya adalah unik dan berbeda dengan Negara-nega lain. Pada dasarnya kita tidak dapat menjiplak pola pengelolaan Negara-negara benua seperti China ataupun Negara kepulauan seperti Jepang dan Thailand. Kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah unik daripada yang lainnya, sebagai Negara kita memiliki potensi sumber daya alam yang besar, sebagai kepulauan kita merupan pusat cross-line alur layar kapal di seluruh dunia. Maka pertamakali kita harus dapat mendefinisikan potensi-potensi yang kit apunya sebagai Negara kepulauan secara lebih komprehensif. Pengelolaan tentang laut dan pesisir tidak melulu soal perikanan dan kelestarian koral dan hayati laut. Paradigma laut adalah soal perikanan inilah yang harus kita bongkar terlebih dahulu sebelum kita bisa memahami potensi-potensi konflik yang bakal ada di masa depan dari laut kita.

Pertama, di wilayah laut masalah perbatasan antar Negara bisa menjadi sumber pertentangan yang eksplosif, dalam waktu yang relative singkat. Di wilayah laut segenap penjuru dunia pengaturan resmi tentang perbatasan baru dilakukan sejak UNCLOS 1982. Potensi konflik antar Negara di antara sejumlah Negara yang berbatasan akan semakin meningkat dengan adanya ketentuan legalitas klaimnya harus masuk PBB pada Mei 2009, yaitu bagi Negara-negara yang meratifikasi UNCLOS sebelum Mei 1999. Pada waktu ini, sejumlah 156 negara di dunia telah meratifikasi UNCLOS. Tetapi ada negari seperti USA yang tidak meratifikasi perjanjian multilateral tersebut, dan inilah yang akan menimbulkan permasalahan-permasalahan strategis bagi banyak Negara maritime serta kepulauan dalam perlombaan klaim wilayah yang boleh dikatakan sama dahsyatnya dengan saat Negara-negara di Eropa Barat pada abad ke 19 berlomba-lomba mengklaim wilayah-wilayah di seluruh belahan dunia.

Kedua, munculnya persoalan penyusutan gunung es di kedua wilayah kutub yang berbarengan dengan permasalahan pemanasan global mengancam akan mengakibatkan tenggelamnya ribuan pulau-pulau kecil serta menyusutnya wilayah pantai, telah menjadikan isu perbatasan laut antar Negara semakin kritis. Bagaimana tidak, masalah ini sangat terkait dengan potensi SDA yang berada di bawahnya. Perkembangan peningkatan permintaan kepada energy fosil yang sebagiannya berada di bawah laut, di masa mendatang dapat menjadi titik api dalam pola hubungan antar bangsa. Potensi konflik tersebut muncul tidak hnaya muncul pada klaim-klaim ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) tapi juga pada bagian wilayah laut dalam (deepsea)  yang merupakan landasan continental (continental shelf).

Ketiga, potensi yang berada di luar wilayah ZEE (wilayah deepsea) rentan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain jika tidak dilindungi atau dikelola dengan baik. Pencarian dan pengelolaan SDA di zona ini bukan lagi soal ikan tangkapan, tetapi sudah terkait pencaria SDA seperti lapangan  migas offshore, logam mulia dan bahan-bahan kimia tertentu. Di masa depan, karena efek global warming tersebut batas laut Negara akan semakin rentan diperebutkan.

Keempat, Upaya penguasaan alur-alur laut SLOCs (Sea Lanes of Communications) yang menjadi semakin seksi seiring semakin sibuknya lalu lintas barang di laut dan semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat dunia, terutama di wilayah asia dan Negara berkembang. Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra sendiri mempunyai posisi penting disini. Di Indonesia terdapat 4 SLOCs, ini meningkatkan potensi wilayah strategis Indonesia.

Kelima, wilayah Samudera Hindia merupakan jalur urat nadi bagi transportasi komoditi migas, terkonsentrasi untuk memenuhi pasokan pasar energy berskala besar di daerah wilayah  North-East Asia.

Keenam,  Pembangunan armada AL dari jenis Blue Water Navy telah semakin memanas di antara AL India dan AL China. Selain itu USA telah mengamankan pula posisinya dengan membangun pangkalan AL terbesarnya di utara Darwin. AL India dan AL China tersebut mulai membangun kekuatan laut strategis berupa kapal-kapal induk dan segala jenis kapal selam, termasuk kapal selam nuklir yang membawa peluru kendali nuklir. Khususnya dalam hal ini India, pembangunan tersebut dilakukan untuk menjaga wilayah klaim kelautannya yang terkait dengan keberadaan SDA energy di daerah perbatasan dengan Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thailand dan Indonesia. Pembangunan armada laut ini juga diikuti di wilayah laut Jelapng, Selat Taiwan, Laut China Selatan danmelibatkan AL Jepang, Taiwan dan China. Selain itu, diwilayah ini juga terdapat armada strategis AS dan Rusia yang turut menciptakan potensi konflik yang akan melibatkan mereka, begitu konflik di antara Negara-negara North-east Asia  itu pecah.

Kesimpulan

Sekarang dimana posisi Indonesia? Bangsa ini masih belum bisa menata potensi maritimnya dengan sekasama. Penataan wilayah pesisir masih parsial dan bahkan belum menjadi jantung dalam perencanaan nasional. Pengelolaan pesisir dan laut kita masih tumpang tindih dan tidak terkelola lebih komprehensif. Kita masih terkendala pada definisi ruang laut dan pesisir kita yang rigid. Kita lupa, bahwa kitalah yang harus mendefinisikan ruang laut dan pesisir kita sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Kita harus berhenti memosisikan masalah kelautan hanyalah soal perikanan saja. Sudah saatnya kita mengelola laut kita, sebagai Negara maritime, dengan lebih komprehensif dan lebih terstruktur sebelum kita terbawa arus dan sekedar menjadi pion dalam penguasaan terhadap sea control yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain.

Referensi

Setyawan Budi,dkk, “Interaksi Daratan dan Lautan ; Pengaruhnya terhadap sumber daya dan lingkungan”. LIPI, Jakarta, 2004.

Kuntjoro-Jakti Dorodjatun, “Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21”. Alvabet, Jakarta, 2012.

http://agis.lecture.ub.ac.id/2012/09/pelestarian-dan-pengelolaan-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia/

http://hankam.kompasiana.com/2012/05/01/sinergitas-pengelolaan-keamanan-laut-melalui-indonesia-sea-and-coast-guard-459634.html

4 comments on “Potensi Konflik dalam Penataan Pesisir dan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. faisal basri
    July 31, 2013

    Tulisan yang sangat inspiratif dan dalam. Salut dengan generasi muda yng sangat sadar akan jatidiri bangsanya.

    • Septia Agustin
      August 6, 2013

      terima kasih sudah berkunjung pak, semoga suatu saat nanti ada kesempatan untuk berdiskusi secara langsung🙂

  2. Marsay Nur
    August 6, 2013

    Terima kasih mbak atas tulisannya, semoga menjadi inspirasi bagi generasi muda utk lebih mengerti tentang negara kita yang sebenarnya demi masa depan anak cucu kita,….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 18, 2012 by in Kuliah, Rekayasa Otak and tagged , , .
Product Logic

Dan Schmidt's thoughts on building products.

The Hardest Science

A psychology blog. Thoughts about the mind, science, society, and whatever else.

Bermatematika

Blog Matematika ala Hendra Gunawan

Bersains

#Bersains

Jejak Kehidupan

"SEringkali hidup ini menyakitkan, seringkali hidup ini membosankan, bahkan seringkali hidup ini mengecewakan. Tetapi dibalik semua itu tersimpan suatu harapan unutk mencapai keberhasilan dan kesuksesan" Tuhan memberikan kita dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati pada kita ? Karena Tuhan telah memberikan sekeping lagi hati pada seseorang untuk kita mencarinya. Itulah Cinta ...

Maritime Cyprus

International Maritime News Forum

Othervisions

there's a life beyond our life, so go out there

LADYKITARI

Writing to reach you.

KATA NYA

"you're here for a reason"

%d bloggers like this: