aseptia

Memento Mori — Ingat, Kau Pasti Mati

Analisis Perbandingan Perencanaan dan Politik Jokowi-Ahoki dalam Dua Bulan Pertama Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017 Lewat Pendekatan Perilaku vs Pendekatan Pilihan Rasional

Abstrak

Fenomena menangnya Jokowi-Ahok dapat menjadi kunci perubahan yang mendasar terhadap pola pendekatan kebijakan dari Pemerintah DKI Jakarta. Pola pendekatan local government perlahan berkembang menjadi democratic government walaupun terhitung masih mentah. Namun, pada dasarnya pengembangan kebijakan DKI Jakarta, yang masih memakai sistem konvensional, memiliki tradisinya sendiri. Dan tradisi sistem hubungan antara pemimpin-pembuat kebijakan-pelaksana kegiatan di DKI Jakarta sedikit banyak mendapatkan gangguan dari pola pendekatan Jokowi-Ahok yang berbeda dari Gubernur-Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Kata kunci : perencanaan, politik, local government, democratic government.

 

 

 

Teori Dasar

Perencanaan tidak bisa serta merta berjalan sendiri. Perencanaan tidak akan pernah dapat lepas dari politik. Pada dasarnya, agar sebuah rencana (kebijakan) dapat dijalankan dengan baik, penjalanan tersebut sangat berkaitan dengan berbagai jenis stakeholder, antara lain: pemerintah, pengusaha, akademisi dan masyarakat umum. Setiap perencanaan yang berskala besar dan memegang hajat hidup orang banyak memilik konsekuensi logis untuk bersifat sangat politis dan rentan diperebutkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kuasa entah dalam bentuk capital maupun dalam bentuk birokrasi.

Istilah politik muncul pertama kali dari Yunani lewat filsuf kenamaannya, Aristoteles. Secara etimologi, politik berasal dari kata politika yang mempunyai arti yang berhubungan dengan Negara. Kata ini memiliki akar kata polites, yang memiliki arti warga Negara, dan polis yang berarti Negara kota. Pada dasarnya, pengertian politik yang sebenarnya memiliki arti yang lebih luas daripada yang dipahami masyarakat secara umum.

Aristoteles menarik artian politik dari konsep zoon politicon (manusia sebagai makhluk sosial). Aristoteles menyimpulkan bahwa interaksi politik diperlukan untuk optimalisasi potensi seseorang (atau suatu komunitas) untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan kehidupan yang bermartabat. Interaksi politik ini melibatkan pihak-pihak yang ingin meningkatkan status sosialnya. Dalam rangka pengorganisasiannya, dibentuklah sebuah institusi yang biasa kita sebut sebagai Negara.

Secara substantive, politik dapat berarti perang pemikiran (ideology), demi kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang terlahir dalam perencanaan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai macam stakeholder dengna berbagai macam landasan pemikiran/prinsip/ideology. Perbedaan landasan berpikir antar stakeholder inilah yang menyebabkan sering terjadi keributan antara stakeholder karena masing-masing memiliki cara berpikir dan kepentingan yang berbeda-beda. Maka, perencanaan tidak dapat dilakukan serta merta berdasarkan teori ideal, namun harus ditinjau juga feasibility-nya agar perencanaan tersebut dapat merangkai titik temu dari para stakeholder dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Dibutuhkan fleksibilitas dalam perencanaan agar dapat memenuhi hasrat tiap-tiap ideology dari para stakeholder.

Selain faktor perbedaan ideology/ prinsip para stakeholder dalam perencanaan, suasana kehidupan politik juga memegang peran besar atas prinsip yang dipegang stakeholder yang paling besar, yaitu : masyarakat sipil. Secara umum ada dua pola pemerintahan, yaitu: local government dan democratic government.

Local government, atau yang lebih dikenal dengan governmental political sphere adalah kehidupan politik yang berkiblat kepada pemerintahan. Kehidupan politik di pemerintahan biasa disebut suprastruktur politik (bangunan suatu politik). Suprastruktur itu biasanya terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan yang mengatur berjalannya roda pemerintahan. Di Indonesia, kita mempunyai suprastruktur politik yang terdiri MPR, DPR, presiden, MA, BPK, dan lain-lain. Dalam pola local government   ini, pemerintah benar-benar berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Disini, partisipasi yang terjadi secara aktif adalah partisipasi dari pemerintah. Artinya, pola pendekatan pemerintah ke masyarakat adalah pola pendekatan aktif, sedangkan masyarakat bersikap pasif kepada pemerintah selama keinginan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintahan local government  ditandai dengan sikap responsive pemerintah terhadap keinginan masyarakat. Suasana kehidupan politik seperti ini terjadi di Inggris dan juga Indonesia.

Dalam democratic government atau sociopolitical sphere, kiblat suasana kehidupan politik terletak pada infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah bangunan di bawah kehidupan politik. Infrastruktur politik ini terdiri dari rakyat yang berkaitan dengna pengelompokan warga Negara. Kelompok-kelompok itu, menjadi suatu kekuatan sosial politik dalam kehidupan masyarakat. Infrastruktur politik terdiri dari lima unsur yaitu: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik dan para tokoh politik. Democratic government ini baru dapat terbentuk apabila infrastruktur politik ini berada dalam keadaan sehat dan masyarakat sebagai individu politis memiliki kesadaran politik dan berpartisipasi secara aktif. Suasana democratic government ditandai dengan aktifnya partisipasi rakyat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan tingginya kesadaran politik rakyat di Negara tersebut. Pola ini biasa ditemui di Negara maju seperti Amerika Serikat.

Stakeholder besar lain yang patut dipertimbangkan adalah kalangan pemilik capital. Bagaimanpun juga, setiap usaha pengembangan, yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur, membutuhkan modal untuk mewujudkan tiap-tiap perencanaan. Maka, unsure capital dan iklim investasi sangat perlu dipertimbangkan disini. Hanya saja, terdapat perbedaan pola piker mendasar dari pemerintah-masyarakat dan pemilik capital. Dalam sudut pandang pemilik capital, investasi paling menguntungkan apabila memberikan laba yang besar dan dapat kembali dalam waktu yang relative singkat, bisa saja disini target pasar dari pemilik capital adalah kalangan-kalangan borjuis. Dilain pihak, pemerintah selalu berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pertanyaan disini adalah masyarakat kelas mana yang kali ini patut diperjuangkan kepentingannya, tentunya pemerintah tidak akan dapat memenuhi kepentingan semua lapisan masyarakat dalam suatu waktu. Disinilah titik temu antara perencanaan dan politik harus dipertemukan

Sekilas Kondisi Jakarta

Jakarta adalah salah satu daerah paling strategis dari segi perpolitikan di Indonesia. Kenyataan bahwa daerah tersebut adalah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan juga pusat kegiatan ekonomi di Indonesia semakin menguatkan posisi Jakarta. Pada kenyataannya, 70% perputaran uang di Indonesia berada di Jakarta. Selain itu, muka Indonesia di kancah hubungan bangsa-bangsa juga direpresentasikan oleh kondisi ini. Bahkan, secara politis, kunci pemenangan Presiden Republik Indonesia selanjutnya juga terletak di daerah ini. Tak ayal lagi Jakarta menjadi begitu ‘seksi’ bagi banyak orang, mulai dari warga desa yang ingin mencari perbaikan hidup, hingga para pejabat public untuk mendapatkan kursi kekuasaan di Jakarta, termasuk yang paling strategis kursi DKI Jakarta 1.

Jakarta merupakan salah satu kota di Asia yang masyarakat kelas menengahnya cukup besar, bahkan dapat disejajarkan dengan Singapura, Shanghai, Kuala Lumpur dan Mumbai. Pada Tahun 2009, 13% masyarakat Jakarta berpenghasilan di atas  US$ 10000. Jakarta juga kota dengan tingkat keberagaman penduduk yang tinggi. Seluruh suku bangsa di Indonesia dapat ditemukan di Jakarta dan keberagaman agamanya juga cukup tinggi. Namun, selayaknya daerah megapolitan lain, kota yang berpenduduk di atas 10 juta orang ini juka menyimpan masalah-masalah klasik kriminalitas, kemiskinan, permasalahan lahan, penurunan indeks interaksi sosial karena sifat warga Jakarta yang semakin individualistic dan tata ruang kota yang tidak humanis juga turut memperparah kondisi daerah ini.

Pengaruh Jokowi-Ahok Pada Jakarta Baru

Boleh dikatakan kemenangan Jokowi-Ahok, serta mulai munculnya tokoh-tokoh calon gubernur dari kalangan independen seperti Faisal Basri member pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik dan pola partisipasi politik masyarakat di daerah ini. Selain  itu, faktor semakin meningkatnya ‘warga muda’ dan semakin berkembangnya citizen journalism di media-media sosial sangat mempengaruhi interaksi politik yang ada.

Pada dasarnya, DKI Jakarta saat ini mulai mengalami pergeseran dari pola local government berkembang menjadi pola democratic government. Semakin berkembangnya moda informasi teknologi turut mendukung semakin kritisnya public terhadap pemimpin mereka. Hal ini turut didukung dengan kondisi dunia global yang tanpa sekat, sehingga siapapun kini dapat melakukan komparasi kondisi negaranya dengan Negara lain dan menimbulkan sendiri paradigm konsep daerah yang ideal menurut masing-masing.

Dalam pola perencanaan juga mulai terjadi pergeseran pendekatan. Pendekatan untuk melakukan perencanaan secara massive (dalam ruang yang luas) mulai bergeser menjadi pola perencanaan yang dilakukan secara sederhana. Dahulunya, konsep perubahan didekati dari ruang yang global (lebih besar) ke dalam ruang yang kecil (sederhana dan spesifik). Diharapkan dari pola pendekatan ini, apabila perubahan terjadi secara global, maka unsure-unsur terkecil dalam hal itu turut berubah. Namun, pola pendekatan ini dinilai tidak efektif karena tidak semua lokasi-lokasi kecil tersebut dapat didekati dengan metode yang sama. Ketidakberhasilan generalisasi pendekatan seluruh ruang ini berimbas kepada munculnya pola pendekataan perencanaan yang baru yaitu pola urban planning. Dimana perencanaan dilakukan dalam ruang yang kecil dan spesifik dengan asumsi bahwa tiap daerah memiliki permasalahan dan potensi yang berbeda-beda. Disini diharapkan dengan terjadinya perubahan yang lebih baik pada ruang-ruang kecil tersebut, ruang yang global juga dapat ikut berubah menjadi lebih baik. Pola perencanaan yang ada di Indonesia  saat ini lebih memiliki arah perencanaan secara global.

Pertanda Berakhirnya Era Militer dan Partai Politik di DKI Jakarta

Sejak tahun 1965, dimulai oleh Brigjen. Dr. H. Sumarno Sastroatmodjo, yang menggantikan Henk Ngantung, Jakarta selalu dipimpin oleh militer. Sumarno digantikan oleh Letjen. TNI/KKO. Ali Sadikin, kemudian berturut-turut Letjen. TNI. Tjokropranolo,  Letjen. TNI. Soeprapto, Letjen. TNI. Wiyogo Atmodarminto, Letjen.TNI. Soerjadi Soedirdja dan terakhir Letjen. TNI. Soetiyoso.

Tahun 2007, Fauzi Bowo yang menjadi Wakil Gubernur ketika Soetiyoso menjabat sebagai Gubernur, berhasil memenangkan pemilihan Gubernur, mengungguli Mayjen. Pol. (Purn.) Adang Daradjatun. Yang menjadi Wakil Gubernurnya Bowo masih dari kalangan militer, yaitu Mayjen. TNI (Purn.) Priyanto. Ketika maju menjadi Calon Gubernur dalam pilkada 2012, Bowo masih didampingi oleh seorang militer, Mayjen.TNI. (Purn.) Nachrowi Ramli.

Dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta putaran pertama, sejumlah petinggi militer masih ikut meramaikan “pesta demokrasi.” Tercatat selain Mayjen. TNI (Purn.) Nachrowi Ramli (Cawagub dari Fauzi Bowo) yang masuk ke putaran kedua, ada Mayjen.TNI (Purn.) Hendardji Soepandji (Cagub Independen), dan Letjen. TNI (Purn.) Nono Sampono (Cawagub dari Alex Nurdin).

Sejarah baru yang dicatat dengan kemenangan Jokowi-Ahok adalah, untuk pertamakalinya sejak tahun 1965 tidak ada militer di pucuk pimpinan DKI Jakarta. Dengan kemenangan pasangan Jokowi-Ahok di putaran kedua pada 20 September 2012, kini Jakarta “bebas militer”, karena baik Jokowi maupun Ahok tidak mempunyai latar belakang militer.

Hal menarik lainnya, kemenangan Jokowi-Ahok juga menjadi sebuah “bukti” kemenangan masyarakat DKI Jakarta. Bagaimana tidak? Pola pemenangan gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya sangat identik dengan peta kekuatan partai politik. Pada kenyataannya, Jokowi-Ahok hanya didukung oleh dua parpol yang relative kecil di Jakarta, yaitu PDIP dan Gerindra. Sebaliknya, Foke didukung oleh partai-parta penguasa di pemerintah pusat, yaitu : Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP dan Hanura.

Apabila dilihat perolehan suara di Jakarta pada pemilu 2009, PDIP dan Gerindra dijumlah, maka hanya memperoleh 18 % dari jumlah suara pemilih, sedangkan partai-partai pendukung Bowo – Nara memperoleh 82 % suara. Apabila kemudian melihat komposisi kursi di DPRD DKI, pendukung Jokowi – Ahok hanya memperoleh 17 kursi dari keseluruhan 94 kursi di DPRD DKI.

Namun, kenyataan berbicara lain, Partai Politik ternyata tidak lagi efektif menjadi basis massa dan basis ideologis dari masyarakat Jakarta. Pada akhirnya, Jokowi-Ahok memperoleh kemenangan di  angka 54 % dan Foke hanya 46%. Padahal, jika lembaga agama dan partai politik benar-benar menjadi basis ideology dan basis massa,  Foke sekurang-kurangnya seharusnya mendapatkan suara sekitar 80-an % (dengan catatan semua warga muslim Jakarta mengikuti fatwa MUI Jakarta). Jika dilihat dari posisi di dalam parpol pun seharusnya Fauzi Bowo yang menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat dan Nachrowi Ramli yang menjadi ketua Partai Demokrat di DKI Jakarta seharusnya lebih diuntungkan, mengingat Partai Demokrat pada pemilu 2009 lalu memperoleh 30% suara di DKI Jakarta.

Kemenangan Jokwi-Ahok ini menjadi sebuah symbol bahwa istilah vox pupuli vovu dei! (suara rakyat adalah suara Tuhan) itu adalah benar adanya. Mulai darisini, jika dan hanya jika masyarakat sadar akan seberapa besarnya “saham” mereka di dalam daerahnya dan Republik ini, Pemilu DKI Jakarta kemarin akan menjadi titik balik perubahan pola hubungan situasi perpolitikan. Masyarakat yang tadinya mayoritas bersifat pasif akan bersikap lebih aktif dalam menuntut hak-haknya dan berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan public, Dari sinilah iklim democratic government mulai terbentuk. Jika partai politik (jika memang merupakan basis massa) tidak mengubah pola pendekatan kepada masyarakat umum dan memfasilitasi ke-aktif-an masyarakat tersebut, niscaya peran parpol sebagai infrastruktur politik akan mati dan partai politik akan semakin kehilangan kekuatannya.

Popularitas di Masyarakat Umum vs Popularitas di Birokrat dan Pemegang Kapital

Dukungan dari semua stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tentulah menjadi hal ideal yang diingankan semua pemimpin massa. Sejauh ini, Jokowi-Ahok mengemban “amanah” dari suara massa Jakarta yang mendukung mereka sehingga meruntuhkan kedigdayaan parpol. Jika Jokowi-Ahok benar-benar pemimpin yang berasal dari rakyat, tentulah ia akan mendahulukan kepentingan masyarakat tersebut. Namun, bisa saja kepentingan mayoritas masyarakat ,yang masih didominasi oleh kalangan menengah kebawah, tidak menjadi rencana prioritas dari para birokrat yang sudah mempunyai rancangan rencana strategis dan bagi para pemilik capital yang berorientasi pada keuntungan. Belum lagi kondisi bahwa berdasarkan peta dukungan politik di DPRD, Jokowi-Ahok juga tidak sekuat yang seharusnya. Tentu, dengan dukungan 17 orang melawan 77 orang di DPRD dari kubu pendukung lawan di pilkada akan cukup sulit bagi Jokowi-Ahok untuk menggolkan kebijakan-kebijakan yang perlu mendapatkan persertujuan dari DPRD, apalagi jika kebijakan-kebijakan tersebut merugikan mitra kerja yang kebanyakan merupakan sumber dana badi parpol-parpol.

Namun, di tengah pilihan untuk menjadi populis di kalangan masyarakat atau di kalangan birokrat tersebut, jokowi-Ahok lebih memilih untuk menjadi populis di kalangan masyarakat. Mereka sadar betul bahwa kedepannya masyarakat sebagai basis massa, kunci keputusan dan kiblat demokrasi memiliki ‘hak’ dan kekuatannya sendiri. Dibanding memprioritaskan menjalankan rencan strategis pembangunan Jakarta yang dipegang oleh para birokrat, yang merupakan win-win solution dengan pihak pemilik capital, Jokowi lebih memilih untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam skala kecil tapi krusial. Daripada memprioritaskan pembangunan MRT (Mass Rapid Transport) yang telah tergagas sejak jaman Fauzi Bowo, Jokowi-Ahok lebih memilih untuk memfokuskan pekerjaannya dalam bidang kesehatan (melalui kartu sehat), pendidikan (melalui kartu pintar) dan rumah susun di bantaran kali ciliwung. Kebijakan-kebijakan mereka ini tentunya bukanlah kebijakan yang popular di kalangan planner dan birokrat ibu kota, karena ini berarti “mengacaukan” perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Namun, Jokowi-Ahok tahu benar bagaimana cara memaksimalkan dukungan masyarakat dari kebijakan anti-mainstream  yang mereka pilih ini. Lewat sistem open governance yang mereka buat, dukungan dari stakeholder terbesar di DKI Jakarta terus mengalir kepada mereka, walaupun respect yang sama belum didapatkan dari para birokrat ataupun pemilik capital.

Perbandingan Perencanaan dan Politik Jokowi Ahok Lewat Pendekatan Perilaku dengan Pendekatan Pilihan Rasional

Ilmu politik, seperti halnya sains, juga mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Bagaimana tidak, pergolakan dan situasi yang terjadi di masyarakat adalah sebuah bentuk sebab-akibat dari interaksi yang terjadi di smeua elem kehidupan. Maka, metode pendekatan-pendekatan ilmu politik juga mengalami dialektikanya sendiri.

Apa yang dilakukan Jokowi-Ahok sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Namun, hal ini memberikan impact  yang besar karena mereka memiliki momen yang pas dan tahu bagaimana cara memakai bargaining power mereka dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, perencanaan yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok akan mendapatkan simpati di kalangan masyarakat tetapi kurang di kalangan birokrat dan pemilik capital. Sudah benarkah langkah mereka? Pendekatan perencanaan Jokowi-Ahok tersebut dapat ditinjau dari dua pendekatan di Ilmu Politik, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan pilihan rasional.

Pendekatan Perilaku mulai berkembang di U.S.A pasca perang dunia kedua. Pendekatan perilaku berkembang karena keputusan-keputusam politik yang dikeluarkan dirasa tidak realistis dan tidak tepat sasaran dengan permasalahan-permasalahn yang ada di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga disokong oleh ketidakmampuanpara birokrat untuk menerangkan fenomena-fenomena kemasyarakatan dan rendahnya kepercayaan masyarkat kepada pejabat public.  Pendekatan perilaku ini sanagat berkiblat pada kenyataan kekinian dari kondisi masyarakat yang ada tanpa terlalu mengindahkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Pendekatan Pilihan Rasional merupakan pendekatan yang muncul karena semakin beragamnya ideology dan kepentingan pelaku-pelaku politik. Pendekatan ini sangat menjunjung tinggi consensus diantara para stakeholder. Pelaku pendekatan pilihan rasional ini, terutama politisi, birokrat, ekonom, pemilih pada dasarnya egois. Inti utama dari pendekatan ini adalah optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari pendekatan pilihan rasional. Sayangnya, karena pendekatan ini sangat bersifat terbuka dan semua stakeholder memiliki chance  yang sama untuk memperjuangkan kepentingannya, orang/lembaga dengan power yang paling besarlah yang akan memegang kunci keputusan, disini masih berlaku hokum rimba.

Perencanaan yang dilakukan Jokowi-Ahok dalam dua bulan pertama mereka menjadi pemimpin DKI Jakarta menggunakan pendekatan yang lebih humanis. Prinsip first thing first Jokowi-Ahok dalam hal ini ternyata memenangkan masyarakat yang termarginalkan dibanding perencanaan jangka panjang para birokrat dan rencana investasi para pemilik capital. Padahal biasanya, pendekatan yang dilakukan oleh para pemimpin public adalah pendekatan pilihan rasional yang menuntut win-win solution semua pihak. Pendekatan baru ala Jokowi-Ahok ini tentunya sangat ‘berbahaya’ bagi para birokrat yang telah memiliki rencananya sendiri dan para pemilik capital yang kejar setoran. Namun, Jokowi-Ahok tentunya tidak dapat terus-terusan bersikap sebagai malaikat yang memprioritaskan kepentingan masyarakat marginal.

Dalam politik, mau tidak mau setiap pelaku harus berinteraksi jual-beli. Dalam hal ini pembeli utama ‘jualan’ Jokowi-Ahok adalah masyarakat umum. Hal ini sedikit berbeda dibandin kebanyakan pimpinan public dimana ‘jualan’ utama mereka pembeli utamanya adalah para birokrat dan pemilik capital. Jika Jokowi-Ahok terus melakukan pendekatan dengan cara seperti ini atas perencanaan mereka sebenaranya akan sangat menarik dan memberikan warna sendiri. Jika dan hanya jika Jokowi-Ahok dapat menggunakan kekuatan utama mereka, yaitu dukungan masyarakat, dalam melakukan transaksi dengan stakeholder lainnya.

Kesimpulan

 Terpilihnya Jokowi-Ahok bisa menjadi trend baru dalam situasi hubungan politik di Indonesia. Darisini kemungkinan kesadaran politik dari masyarakat akan lebih meningkat. Demikian pula pola pendekatan perencanaan Jokowi-Ahok juga memberikan suasan abru kepada situasi politik di Indonesia. Meskipun terkesan kurang populis pada golongan pemilik capital dan birokrat, selama jokowi-ahok dapat memanfaatkan pusat kekuatan mereka yang berada pada rakyat, mereka akan memiliki bargaining power yang khusus yang akan sulit dikalahkan oleh stakeholder lainnya. Ini akan menjadi babak baru dalam pola hubungan politik dan perencanaan di Indonesia

Referensi

Aristototeles, ‘la Politica’ . Visimedia, Jakarta, 2007.

Budiardjo, Miriam, ‘Dasar-Dasar Ilmu Politik’, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Catatan Kuliah Perencanaan dan Politik

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta

http://www.antaranews.com/berita/338780/jokowi-harus-bisa-buktikan-gebrakan-100-hari

http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2133/1/100.hari.jokowi-basuki

One comment on “Analisis Perbandingan Perencanaan dan Politik Jokowi-Ahoki dalam Dua Bulan Pertama Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017 Lewat Pendekatan Perilaku vs Pendekatan Pilihan Rasional

  1. Rizal
    November 15, 2013

    thx sharingnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 12, 2012 by in Kuliah and tagged , .
Product Logic

Dan Schmidt's thoughts on building products.

The Hardest Science

A psychology blog. Thoughts about the mind, science, society, and whatever else.

Bermatematika

Blog Matematika ala Hendra Gunawan

Bersains

#Bersains

Jejak Kehidupan

"SEringkali hidup ini menyakitkan, seringkali hidup ini membosankan, bahkan seringkali hidup ini mengecewakan. Tetapi dibalik semua itu tersimpan suatu harapan unutk mencapai keberhasilan dan kesuksesan" Tuhan memberikan kita dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan sekeping hati pada kita ? Karena Tuhan telah memberikan sekeping lagi hati pada seseorang untuk kita mencarinya. Itulah Cinta ...

Maritime Cyprus

International Maritime News Forum

Othervisions

there's a life beyond our life, so go out there

LADYKITARI

Writing to reach you.

KATA NYA

"you're here for a reason"

%d bloggers like this: